Masuk
Rasio NewsRasio NewsRasio News
  • Home
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • TNI – Polri
  • Yudikatif
  • Lebih
    • Bisnis
    • Teknologi
    • Hukum
    • Entertainment
    • Lifestyle
    • Otomotif
    • Edukasi
    • Seputar Desa
    • Advertorial
    • E-Paper
Reading: Ribuan Massa BPPKB Banten Turun, Soroti Dugaan Terbitnya Izin Keramaian Polres Pandeglang Terhadap Organisasi Yang Bersengketa Hukum
Share
Rasio NewsRasio News
  • Home
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Yudikatif
  • TNI – Polri
  • Seputar Desa
  • Advertorial
  • E-Paper
Search
  • Home
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • TNI – Polri
  • Yudikatif
  • Lebih
    • Bisnis
    • Teknologi
    • Hukum
    • Entertainment
    • Lifestyle
    • Otomotif
    • Edukasi
    • Seputar Desa
    • Advertorial
    • E-Paper
Sudah punya akun? Masuk
Follow US
Rasio News > Berita > Hukum > Ribuan Massa BPPKB Banten Turun, Soroti Dugaan Terbitnya Izin Keramaian Polres Pandeglang Terhadap Organisasi Yang Bersengketa Hukum
Hukum

Ribuan Massa BPPKB Banten Turun, Soroti Dugaan Terbitnya Izin Keramaian Polres Pandeglang Terhadap Organisasi Yang Bersengketa Hukum

Terakhir diperbarui: 27 September 2026 18:41
Reporter Redaksi Diposting 27 September 2026 95 Views
Share
IMG 20260927 WA0186
SHARE

 

PANDEGLANG ll RasioNews.com ll  Bukan sekadar unjuk kekuatan organisasi. Turunnya ribuan jajaran Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten ke Pandeglang, Minggu (27/9/2026), menjadi sinyal keras atas kekecewaan terhadap keputusan yang dipersoalkan terkait pelaksanaan kegiatan organisasi yang tengah terseret dalam proses hukum.

Lebih dari 15.000 jajaran BPPKB Banten, menurut keterangan internal organisasi, disebut bergerak dari berbagai wilayah menuju Pandeglang. Mereka datang membawa satu persoalan utama, mengapa kegiatan organisasi yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum tetap dapat berlangsung setelah diduga memperoleh izin keramaian?
Pertanyaan itu bukan persoalan kecil.

Bagi BPPKB Banten, keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya besar sekaligus rasa ketidakadilan. Mereka mempertanyakan apakah aspek hukum, keamanan, dan potensi gesekan antarorganisasi telah benar-benar menjadi pertimbangan sebelum izin diberikan.

Jika benar izin keramaian telah diterbitkan, publik berhak tahu: apa dasar hukumnya? Apa pertimbangan keamanannya? Dan bagaimana kepolisian memastikan keputusan tersebut tidak menimbulkan konflik baru?
Jangan sampai persoalan yang awalnya berada di ruang hukum justru bergeser menjadi persoalan jalanan karena kekecewaan masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang terang.

Polisi Jangan Hanya Hadir Saat Konflik Pecah
Kritik keras diarahkan kepada Polres Pandeglang.

BPPKB Banten menilai kepolisian harus lebih sensitif membaca potensi konflik. Sebab, ketika terdapat dua kelompok organisasi yang memiliki persoalan hukum dan kemudian salah satunya menggelar kegiatan dengan melibatkan massa dalam jumlah besar, aparat seharusnya mampu menghitung seluruh kemungkinan yang dapat terjadi.

Polisi jangan hanya sibuk mengamankan ketika massa sudah berhadap-hadapan. Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan setelah konflik pecah.

Ketua DPD BPPKB Banten, TB Abdul Fattah Endoh Sugriwa, SH, bahkan mengingatkan bahwa kekecewaan yang terus dibiarkan berpotensi menjadi persoalan lebih besar.

Baca Juga:  Majlis Hakim PTUN Bandung Memutuskan Dadang Supriatna, Sebagai Ketua BPD Desa Haurpugur Yang Sah Menurut Hukum

“Jika hal ini tidak dapat disikapi dan dibiarkan oleh pihak kepolisian, khususnya Polres Pandeglang, maka kami khawatir ke depannya amarah yang muncul tidak terbendung dan dapat memicu keributan antarorganisasi, bahkan berkembang menjadi permusuhan dan kekerasan,” tegas Fattah.

Namun di tengah tensi yang meningkat, para pimpinan BPPKB Banten justru mengambil langkah untuk menahan jajaran agar tidak terpancing emosi.

Ini menjadi poin penting.
Artinya, BPPKB Banten masih menempatkan persoalan tersebut dalam koridor hukum dan meminta anggotanya tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.

Tetapi kesabaran massa bukan cek kosong.
Kesabaran memiliki batas ketika sebuah persoalan yang dianggap menyangkut marwah organisasi tidak mendapatkan penjelasan yang dianggap memadai.

Ketua DPC BPPKB Banten Kabupaten Pandeglang, Ahmad Khatib, SE, menegaskan pihaknya bersama jajaran pimpinan berusaha menjaga situasi tetap aman.

“Kami para petinggi di BPPKB Banten dengan sigap menahan dan menjaga kondusivitas keamanan hari ini. Namun, kami tidak bisa menjamin bagaimana ke depannya jika kekecewaan terhadap Polres Pandeglang tidak segera mendapatkan sikap dan penjelasan,” ujarnya.

Jangan Ada Kesan Hukum Tajam ke Satu Sisi
Persoalan ini pada akhirnya kembali kepada institusi kepolisian.

Jika seluruh proses penerbitan izin telah sesuai ketentuan, jelaskan kepada publik.
Jika terdapat pertimbangan khusus, jelaskan kepada publik.
Jika ada mekanisme hukum yang membolehkan kegiatan tersebut tetap berlangsung meskipun persoalan organisasinya sedang berproses, jelaskan juga kepada publik.

Sebab, ketidakjelasan hanya akan melahirkan spekulasi.
Dan dalam situasi dua kelompok organisasi yang sedang bersinggungan, spekulasi adalah bahan bakar yang sangat berbahaya.

Jangan sampai masyarakat kemudian memiliki persepsi bahwa hukum berjalan berbeda ketika berhadapan dengan kelompok yang berbeda.
Kepolisian harus membuktikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan aturan dan pertimbangan profesional, bukan karena tekanan, kepentingan, ataupun keberpihakan kepada kelompok tertentu.

Baca Juga:  Ketua Umum GWI Soroti Dugaan Pelecehan Profesi Wartawan

BPPKB Siapkan Langkah ke Polda Banten
BPPKB Banten menyatakan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak memperoleh respons dan penjelasan yang dianggap memadai dari Polres Pandeglang.

Langkah ke Polda Banten disebut menjadi opsi melalui mekanisme institusional dan hukum.
Dengan demikian, persoalan ini seharusnya tidak dibiarkan menjadi bola liar.

BPPKB Banten harus menjaga anggotanya agar tidak melakukan tindakan anarkis. Polres Pandeglang pun harus membuka ruang komunikasi dan memberikan penjelasan secara profesional.
Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya soal satu kegiatan organisasi.

Yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap netralitas, profesionalitas, dan kemampuan aparat kepolisian dalam mencegah konflik sosial.
Jika polisi benar-benar berdiri di tengah, maka tidak ada alasan untuk takut menjelaskan dasar setiap keputusan.

Publik tidak membutuhkan polisi yang sekadar datang ketika keributan pecah. Publik membutuhkan polisi yang mampu membaca potensi konflik sebelum menjadi ledakan.

Dan satu hal yang harus diingat semua pihak:
Marwah organisasi boleh diperjuangkan. Keadilan boleh dituntut. Kritik boleh disampaikan. Tetapi semuanya harus tetap berada di bawah hukum.
Kini bola berada di tangan Polres Pandeglang.

Berikan penjelasan, buka dasar keputusannya. Tunjukkan profesionalitasnya. Jangan biarkan ruang kosong informasi berubah menjadi bara konflik antarorganisasi.

Bagikan Berita Ini
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Apa Reaksi Anda?
Suka0
Galau0
Kocak0
Terkejut0
Emosi0
BERITA SEBELUMNYA IMG 20260927 WA0164 Polda Banten Ungkap Praktik “Kencingan” Solar Bersubsidi, Dua Tersangka Diamankan
BERITA BERIKUTNYA IMG 20260927 WA0316 1 Hikmah di Balik Gonjang-Ganjing Muktamar NU ke-35, Panggung Para Gus Kembali Mengemuka
Tinggalkan Ulasan

Tinggalkan Ulasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Silakan Pilih Rating!

- Advertisement -

Berita Populer

WhatsApp Image 2026 11 09 at 09.33.33
AdvertorialNasionalPemerintahan
Bupati Tasikmalaya H. Cecep Nurul Yakin Pimpin Apel Pagi di Halaman Setda
9 November 2026 900 Views
Screenshot 20261113 180451
AdvertorialNasionalPemerintahan
Dr. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP., Memimpin Upacara Apel Gabungan Paskibra Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Tasikmalaya 2026
13 November 2026 797 Views
Screenshot 20261112 173504
AdvertorialNasionalPemerintahan
Peningkatan Kapasitas RT dan RW di Desa “H.Dedi Kurniawan Dewan Fraksi FKS Mendorong Tata Kelola Lingkungan yang Lebih Efektif”
12 November 2026 683 Views
Screenshot 20261113 180024
AdvertorialNasionalPemerintahan
Hj. Retno Widyastuti, S.E. Menghadiri kegiatan Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kanker Pada Anak
13 November 2026 681 Views
WhatsApp Image 2026 11 11 at 08.19.40
AdvertorialNasionalPemerintahan
Bupati Tasikmalaya Dr.H.Cecep Nurul Yakin S.Pd,.M.AP dan Wakil Bupati H.Asep Sopari Al-Ayubi S.P,.M.I.P Menghadiri Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat
11 November 2026 670 Views
Screenshot 20261110 203246
AdvertorialNasionalPemerintahan
Bupati H. Cecep Nuryakin Tegaskan Kolaborasi Penataan Eks Setda, Pemkab Tasikmalaya Buka Peluang Pinjam Pakai Aset Untuk Fasilitas Publik
10 November 2026 652 Views
Jasa Website & Artikel SEO
Jasa Website & Artikel SEO

Pendidikan

Revitalisasi SDN Patia 2 Berjalan Sesuai Spek dan RAB, Warga: Terima Kasih Pemerintah, Demi Masa Depan Anak-anak
1 Oktober 2026 92 Views
SMK Negeri 1 Wanasalam Rutin Gelar Korve dan Gerakan Banten Bersih Setiap Jumat
27 September 2026 82 Views
Kuliah Gratis PTN, Wakil Rektor Paramadina Soroti Masa Depan PTS
26 September 2026 62 Views
Di Hut RI Ke 81,Kadindibud Kota Cilegon ajak masyarakat berkarya dan memajukan pendidikan demi Indonesia yang lebih maju
17 Agustus 2026 124 Views
Mendekati HUT ke-81 Republik Indonesia, Kadisdik Kota Tangerang Ajak Masyarakat Wujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur
1 Agustus 2026 105 Views

Seputar Desa

IMG 20260807 WA0079
Jumat Berkah di Nerogtog: Lurah Santuni Anak Yatim dan Kaum Dhuafa
7 Agustus 2026 92 Views
IMG 20260724 WA0216
Pemerintah Desa Harapankarya Apresiasi Bantuan Rumah Layak Huni Rp25 Juta dari BAZNAS Provinsi Banten
24 Juli 2026 119 Views
Screenshot 20260707 150907
Pencapaian Desa Cawet Sukseskan PTSL 2026 dengan Antusias Pendaftar Warga Desa
7 Juli 2026 265 Views
IMG 20260622 WA0085
FRIC Soroti Sikap Kepala Desa Kaduagung yang Dinilai Sulit Dikonfirmasi, Komitmen Keterbukaan Informasi Dipertanyakan
22 Juni 2026 163 Views
IMG 20260519 WA0030
OPERASIONAL MOBIL SIAGA DESA PANIMBANG JAYA JADI PERDEBATAN
19 Mei 2026 225 Views

Artikel Terkait:

IMG 20260227 WA0191
Hukum

Sidang Justin Wong Masuki Tahap Penentuan, Pembela Tekankan Hak Terdakwa

27 Februari 2026 177 Views
IMG 20241215 WA0031
Hukum

Proyek Siluman, Gerindo Minta BPK Turun Gunung

15 Desember 2024 191 Views
IMG 20260731 WA0339
Hukum

Rohmat Soroti Dugaan Penyalahgunaan Penyaluran Solar di SPBN sidamukti kecamatan Sukaresmi.Minta APH dan BPH Migas Turun Tangan

1 Agustus 2026 73 Views
IMG 20240814 WA0016
artikelHukum

Dugaan Adanya Penyimpangan dan Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Pertalite di Kabupaten Bogor

14 Agustus 2024 219 Views
Rasio News
  • rasionews25@gmail.com
  • 0813-2345-7193
  • 0817717715
  • Berita
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • TNI – Polri
  • Yudikatif
  • Bisnis
  • Teknologi
  • Hukum
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Edukasi
  • Seputar Desa
  • Advertorial
  • E-Paper
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Kebijakan Privasi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
Reading: Ribuan Massa BPPKB Banten Turun, Soroti Dugaan Terbitnya Izin Keramaian Polres Pandeglang Terhadap Organisasi Yang Bersengketa Hukum
Share
Copyright © 2023 PT. Rafa Canasha Media
Selamat Datang di RasioNews.com!

Masuk ke Akun Anda