Pekalongan, Jawa Tengah, 22 Juli 2025 – Lembaga Perlindungan Konsumen Yapeknas (YLK) Wilayah Pekalongan mendesak penjual tanah kavling di Desa Karangsari, Kabupaten Pekalongan, untuk bertanggung jawab atas keterlambatan penyerahan sertifikat tanah kepada konsumen, Moh. Royan Rosyada. Kasus ini, menurut M. Mahfud, Koordinator Wilayah Yapeknas Pekalongan, merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).
“Berdasarkan keterangan yang kami terima dari Bapak Royan, terdapat indikasi kuat pelanggaran Pasal 4 (hak atas informasi), Pasal 19 (kewajiban pelaku usaha), Pasal 8 (hak atas keamanan dan keselamatan), dan Pasal 10 (hak atas penggantian kerugian) UU Perlindungan Konsumen,” ujar M. Mahfud dalam keterangan pers hari ini (22/7) di Solo.
Mahfud menjelaskan, keterlambatan penyerahan sertifikat tanah yang signifikan, serta dugaan penyampaian informasi yang tidak akurat mengenai proses jual beli dan sertifikasi, telah merugikan konsumen baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil meliputi biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sementara kerugian immateriil berupa stres, kecemasan, dan waktu yang terbuang.
Yapeknas Pekalongan mendorong Bapak Royan untuk menempuh jalur hukum guna mendapatkan haknya. “Bapak Royan dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Pengadilan Negeri. Bukti-bukti seperti bukti transfer, perjanjian jual beli, surat-surat keterangan dari notaris, dan bukti komunikasi dengan penjual sangat penting untuk memperkuat gugatan,” tambah Mahfud.
Yapeknas Pekalongan juga akan memberikan pendampingan hukum kepada Bapak Royan dan siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kasus ini ditangani secara adil dan transparan. Lembaga ini juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi jual beli tanah dan selalu memastikan segala sesuatu telah sesuai dengan hukum dan perjanjian yang disepakati.
