Serang, Bojonegara ll rasionews.com ll Aksi demonstrasi terkait persoalan aktivitas truk tambang dan pelebaran jalan yang berlangsung di depan SMPN 1 Bojonegara, Rabu (26/8/2026), menuai beragam tanggapan dari masyarakat sekitar.
Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari tersebut mendapat perhatian warga, terutama karena lokasi demonstrasi berada tidak jauh dari lingkungan sekolah dan jalur aktivitas masyarakat. Sejumlah warga mengaku terganggu dengan keberadaan massa aksi dan berharap persoalan yang menjadi tuntutan demonstrasi dapat segera menemukan titik penyelesaian tanpa berlarut-larut.
Salah seorang warga Kubangkepuh, Indri, mengatakan dirinya merasa kurang nyaman dengan aksi yang berlangsung cukup lama tersebut. Ia juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap aktivitas anak-anak sekolah dan masyarakat di sekitar lokasi.
> “Saya merasa terganggu. Lokasi demo dekat sekolah, anak-anak juga takut. Apalagi saya juga tidak tahu kalau ini demo jilid kedua. Padahal, waktu demo kemarin sudah ada kesepakatan dengan Pak Gubernur,” ujar Indri.
Menurutnya, masyarakat tentu memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Namun, penyampaian pendapat juga diharapkan tidak mengorbankan kenyamanan serta kepentingan warga lainnya.
Ia berharap aksi tersebut dapat segera berakhir dan tidak kembali berlarut-larut sehingga aktivitas masyarakat maupun kegiatan belajar mengajar dapat berjalan normal.
Koordinator Aksi: Pemblokiran Jalan Disebut Telah Direncanakan
Sementara itu, koordinator aksi, Romeo, menyampaikan bahwa rencana pemblokiran jalan dalam aksi tersebut sebelumnya telah dikomunikasikan kepada pihak kepolisian.
Menurut Romeo, massa aksi bersama sejumlah sopir telah dipersiapkan untuk melakukan pemblokiran jalan sebagai bagian dari tekanan terhadap pemerintah agar tuntutan mereka mendapatkan perhatian.
> “Sudah ada planning ke Polres dan Polda bahwa akan ada pemblokiran jalan. Bisa kami buktikan secara kesatria, rekan-rekan aksi beserta sopir sudah dikondisikan untuk memblokir jalan,” ungkapnya.
Romeo juga mengakui sempat terjadi perdebatan antara massa aksi dengan aparat kepolisian ketika rencana pemblokiran hendak dilakukan.
Ia menyebut jumlah personel kepolisian yang berada di lokasi saat itu lebih banyak dibandingkan massa aksi.
> “Tadi sempat terjadi perdebatan dengan anggota kepolisian. Namun saat ini kami kalah jumlah. Kalau kami menang jumlah peserta aksi, kami akan bisa mengendalikan situasi kondisi saat ini,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dinamika aksi di lapangan cukup tinggi. Karena itu, pengendalian situasi menjadi penting agar penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi gangguan keamanan ataupun menghambat kepentingan masyarakat umum.
Klaim Sosialisasi Dibantah Warga yang Mengaku Tidak Mengetahui
Romeo juga menanggapi adanya warga yang mengaku tidak mengetahui rencana aksi tersebut. Ia mengatakan sosialisasi mengenai aksi telah dilakukan sebelumnya.
> “Sudah kami sosialisasikan tiga minggu lalu. Yang tidak tahu masyarakat itu salah besar, opini saja. Itu mungkin orang awam saja,” tuturnya.
Namun, di sisi lain, adanya warga yang mengaku tidak mengetahui secara jelas agenda aksi menunjukkan bahwa komunikasi antara massa aksi dengan masyarakat sekitar masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.
Dalam konteks penyampaian aspirasi publik, keterbukaan informasi bukan hanya penting bagi peserta aksi, tetapi juga bagi masyarakat yang wilayah dan aktivitasnya terdampak langsung.
Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan
Romeo mengatakan pihaknya tetap mendorong Pemerintah Provinsi Banten untuk memperhatikan persoalan yang mereka perjuangkan. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Banten melalui pesan WhatsApp.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut ruas jalan nasional.
> “Kami tetap tegak lurus mengawal masyarakat Bojonegara. Kami akan melabrak kementerian yang ada di Jakarta karena ada kewenangan pemerintah pusat. Ini masuk jalan nasional, biar mereka yang mengambil alih,” ujarnya.
Polisi dan TNI Kawal Jalannya Aksi
Pantauan di lokasi, sejumlah personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan dan mengawal jalannya aksi demonstrasi. Pengamanan disebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Cilegon Kompol Ridzky bersama Kapolsek Bojonegara IPTU Kyflan.
Sekitar 200 personel diterjunkan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan menjaga agar situasi tetap kondusif. Unsur TNI dari Koramil setempat dan Kodim 0623/Cilegon juga terlihat berada di sekitar lokasi.
Kehadiran aparat mendapat apresiasi dari sejumlah masyarakat yang berharap aksi demonstrasi dapat berlangsung aman, tertib, serta tidak mengganggu kepentingan publik secara berlebihan.
Pada akhirnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut idealnya berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial. Jangan sampai perjuangan atas nama masyarakat justru membuat masyarakat lain kehilangan rasa aman, kenyamanan, akses jalan, maupun ketenangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kini, publik menanti langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan akar persoalan truk tambang di Bojonegara agar polemik tidak terus berulang dan masyarakat tidak menjadi pihak yang selalu berada di tengah pusaran konflik kepentingan.
(Tim Cilegon)
