Fransisca Juwita Arinda Ariesty – Dandapala Contributor
Kamis, 02 Okt 2025
Jakarta – Integritas hakim tidak hanya ditentukan oleh kesejahteraan materi, tetapi juga oleh kesehatan mental dan dukungan psikososial yang memadai.
Hal ini ditegaskan Prof. Daniela Cavallini dari Universitas Bologna dalam webinar internasional “Status dan Kesejahteraan Hakim: Perbandingan Indonesia–Italia dan Negara Lain” yang diselenggarakan Komisi Yudisial RI, Selasa (30/9).
Prof. Cavallini merujuk pada laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tahun 2022 yang menyoroti keterkaitan erat antara judicial well-being dan judicial integrity. Laporan tersebut menekankan bahwa kesejahteraan hakim tidak hanya mencakup aspek finansial dan fisik, tetapi juga kesehatan psikologis serta dukungan sosial yang wajib dijamin oleh negara.
Menanggapi pertanyaan moderator mengenai apakah ada korelasi antara gaji dan pelanggaran disiplin hakim di Italia, Prof. Cavallini menegaskan tidak ada hubungan langsung di antara keduanya. Menurutnya, integritas lebih dibentuk oleh mekanisme disiplin yang transparan dan kode etik profesi. Hakim di Italia, misalnya, dilarang terlibat dalam aktivitas politik. Aktivitas akademik seperti mengajar dan menulis masih diperbolehkan, sementara peran dalam organisasi harus mendapat izin khusus.
Lebih lanjut, Cavallini menekankan bahwa integritas hakim bertumpu pada sistem disiplin yang kuat serta dukungan non-finansial. Di Italia, Disciplinary Commission di bawah Superior Council of the Magistracy memastikan proses disiplin berjalan transparan dan adil. Selain itu, dukungan psikososial, mentoring antar rekan sejawat, serta distribusi beban kerja yang seimbang menjadi faktor penting dalam menjaga independensi hakim.
“Integritas hakim tidak bisa dijaga hanya dengan insentif ekonomi. Dibutuhkan lingkungan kerja yang sehat, dukungan psikologis, serta struktur disiplin yang kuat.,” tegas Prof. Cavallini. Perspektif ini sejalan dengan rekomendasi UNODC yang menekankan bahwa kesejahteraan menyeluruh hakim merupakan pilar fundamental bagi peradilan yang independen dan terpercaya
