Jakarta – Menjelang akhir Kuartal II (Q2), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau jajaran untuk segera melakukan reviu masing-masing pencapaian program kerja, di tingkat Direktorat Jenderal (Ditjen) hingga di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan yang berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (27/05/2025).
“Untuk menjadi perhatian dalam kegiatan ini, laporan menjelang akhir Q2 karena pada bulan depan kita sudah memasuki bulan Juni. Kita cek dan review masing-masing Ditjen dan Kanwil yang menjadi capaian pada Q2 sudah sampai mana. Kalau belum nanti bisa dilakukan proses percepatan,” ujar Menteri Nusron.
Dalam Rapim ini juga dibahas terkait program penyusunan peraturan yang bersifat Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) maupun Rancangan Peraturan Menteri (Permen). Menteri Nusron mengarahkan agar penyelesaian penyusunan peraturan tersebut dapat diselesaikan hingga akhir Kuartal II.
“Berdasarkan data dari Biro Hukum, saat ini rincian totalnya adalah 3 RUU, 5 RPP, 6 Raperpres, dan 25 Rapermen. Saya mohon sebelum berakhirnya Q2 kalau bisa PR regulasi itu selesai, khususnya yang Rapermen,” imbau Menteri Nusron.
Secara khusus, rapat ini juga membahas revisi Permen tentang pola karier aparatur sipil negara (ASN) Kementerian ATR/BPN, yang disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan. Menurut Wamen Ossy, rancangan ini bertujuan untuk membangun pola dan sistem karier yang tidak hanya bersifat administratif, namun juga visioner.
“Bapak Menteri berpandangan bahwa ASN di Kementerian ATR/BPN harus memiliki arah, tujuan, dan keadilan dalam perjalanan karier mereka. Atas dasar hukum beginilah, kemudian kami akan dibantu dengan tim untuk menyusun Permen terkait pola karier ASN di Kementerian ATR/BPN,” jelas Wamen Ossy.
Rapim ini diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian ATR/BPN. Secara daring, pertemuan ini juga dikuti oleh seluruh jajaran yang tersebar di penjuru Indonesia
