TASIKMALAYA, Rasionews.com – (06/11/2026) – Menjadi seorang Sekretaris Daerah (Sekda) bukan sekadar menduduki jabatan tertinggi dalam struktur birokrasi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten. Jabatan tersebut menuntut tanggung jawab, kedisiplinan, kepekaan organisasi, serta kemampuan mengendalikan roda pemerintahan yang tidak selalu mengenal batas tempat dan waktu.
Hal tersebut terlihat dari aktivitas Dr. Kurniawan AK, CA. Menjelang pelaksanaan salat Jumat, ia masih menyempatkan diri memberikan pengarahan kepada sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Pengarahan tersebut berlangsung di area parkir kantor Setda dengan melibatkan Kabag Tata Usaha, Kabag Hukum, Kabag Umum, serta sejumlah staf lainnya.
Peristiwa sederhana ini memberikan gambaran bahwa koordinasi pemerintahan tidak harus selalu berlangsung di ruang rapat formal. Area parkir sekalipun dapat menjadi ruang komunikasi organisasi ketika terdapat persoalan pekerjaan, instruksi kedinasan, maupun kebutuhan konsolidasi internal.
Namun, ada satu hal yang patut mendapatkan perhatian kritis: kepemimpinan seorang Sekda tidak cukup diukur dari seberapa sering memberikan pengarahan kepada bawahannya. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana arahan tersebut diterjemahkan menjadi hasil kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, kepastian administrasi, dan penyelesaian persoalan pemerintahan yang dirasakan masyarakat.
Perspektif akademisi internasional
Dalam kajian administrasi publik, pemikiran Max Weber, sosiolog Jerman yang menjadi salah satu peletak dasar teori birokrasi modern, menekankan pentingnya pembagian kewenangan, hierarki organisasi, kompetensi, serta kepastian prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Dwight Waldo, ilmuwan administrasi publik asal Amerika Serikat, memberikan perspektif bahwa administrasi pemerintahan tidak semata-mata persoalan teknis dan efisiensi, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab, serta kepentingan masyarakat.
Dua perspektif tersebut relevan untuk membaca kepemimpinan Sekda Kabupaten Tasikmalaya. Kesibukan seorang pejabat memang dapat menunjukkan dedikasi, tetapi profesionalisme harus dibuktikan melalui tata kelola organisasi yang efektif dan hasil kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Catatan kritis redaksi
Dr. Kurniawan AK, CA, tentu memiliki tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan perangkat daerah. Akan tetapi, masyarakat tidak hanya membutuhkan pejabat yang selalu sibuk, melainkan pemimpin birokrasi yang mampu memastikan setiap kepala bagian, kepala perangkat daerah, dan staf bekerja berdasarkan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.
Jangan sampai pengarahan hanya menjadi rutinitas administratif tanpa perubahan nyata. Sebab, keberhasilan seorang Sekda bukan terletak pada panjangnya jam kerja, melainkan pada kemampuannya membangun birokrasi yang disiplin, transparan, profesional, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, kepemimpinan birokrasi harus hadir bukan hanya di halaman parkir kantor pemerintahan, tetapi juga di tengah persoalan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian nyata.
(IWAN SINGADINATA)
