Kota Pekalongan, Rasio news.com – Beredarnya sebuah video yang di dalamnya berisi tentang sebuah pernyataan kontroversial dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., yang menyebut istilah “wartawan bodrex” di kesempatan acara viral di media sosial. Pernyataan ini dianggap merendahkan profesi jurnalis dan menciptakan stigma negatif terhadap keberadaan dunia pers.
Pada kesempatan terbuka secara tegas saat ditemui awak media di kediamannya Hadi Sulistiyono selaku Ketua DPW Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Jawa Tengah menyampaikan dengan tanpa rasa hormat, mengecam keras terhadap Kemendes atas ucapannya yang mencederai lembaga pers dan LSM.
Ujaran kebencian dan pembunuhan karakter terhadap peran kontrol komponen jurnalis, dimana dalam setiap kinerjanya diatur dan di lindungi Undang undang Pers No. 40 Tahun 1999, dengan begitu dilecehkan .
“Pernyataan Mendes PDT di muka umum yang bermuara menghakimi komponen lembaga Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat, ini sangat menyesatkan, maka tidak ada toleransi, Mendes PDT Yandri Susanto harus menelan konsekuensinya sebagai menteri pekok yang harus dilengserkan. Copot dari jabatan, bila memang terbukti melanggar penjarakan atas perbuatan penghinaan, menciderai, melecehkan kelembagaan Pers dan Lembaga Masyarakat.” Kata Hadi
Ditambahkannya, selaku Ketua Asosiasi, Dewan Pimpinan Daerah, Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Jawa Tengah, mendukung untuk gelar aksi, seluruh kekuatan Jurnalis dan LSM turun ke jalan, tuntut Kemendes copot dari Jabatan Menteri.
Selanjutnya Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Pekalongan Raya Amad Yusub, S.H.I.,M.H., dan sekaligus juga Bidang Divisi Hukum PWOIN Jawa Tengah menyayangkan apa yang disampaikan oleh pak menteri karena tidak mencerminkan perilaku dan akhlak yang baik sebagai seorang pejabat apa lagi melalui forum yang resmi.
“Mendes PDT sangat merendahkan sebuah profesi mulia dan terhormat karena pernyataan Mendes bisa memicu kesenjangan horisontal antara para awak media dan aktivis yang selama ini bekerja mengawal proses demokrasi pembangunan Bangsa Indonesia. Dan Mendes PDT harus meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat masyarakat Indonesia,” Ujar Yusub. (FF/tim)
