Jakarta,RasioNews.com – Jaksa Agung Ri melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspose virtual dalam rangka menyetujui 8 (delapan) permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme Restorative Justice (keadilan restoratif) pada Rabu 12 Maret 2025.
Adapun salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap Tersangka Dita Aditya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
Kronologi bermula pada hari Rabu, 25 Desember 2024, sekitar pukul 07.45 WIB, Tersangka Dita Aditya yang bekerja di proyek Studio PINDES, Jalan Kerianga No.1, Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, meminta izin kepada Saksi Murdiyono untuk meminjam sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: 8-3874-EOE tahun 2019 warna hitam. Tersangka beralasan hendak menjemput seorang teman yang akan bekerja di lokasi proyek tersebut. Tanpa menaruh curiga, saksi Murdiyono pun menyerahkan kunci motor kepada Tersangka
Setelah berhasil meminjam kendaraan, Tersangka langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Depok. Sesampainya di depan pintu Tol Sawangan, Depok, Tersangka membuka aplikasi Facebook melalui ponselnya dan mulai mengiklankan motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Seiring berjalannya waktu, saksi Murdiyono mencoba menghubungi Tersangka berkali-kali untuk meminta motornya kembali. Namun, Tersangka tidak menanggapi dan akhimya memblokir nomor telepon Saksi. Menyadari ada yang tidak beres, Saksi mencoba mencari informasi mengenai Tersangka melalui media sosial dan menemukan bahwa motornya telah diiklankan untuk dijual di Facebook Marketplace.
Mengetahui hal tersebut, Saksi Murdiyono segera melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Resort Pasar Minggu. Pada tanggal 29 Desember 2024 Tersangka dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: B-3874-EDE tahun 2019 warna hitam milik Saksi Murdiyono yang belum laku terjual, berhasil ditangkap dan diamankan.
Akibat perbuatan Tersangka, saksi Murdiyono diperkirakan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000.
Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo, S.H., M.Hum., Kasi Pidum Eko Budisusanto S.H. M.H serta Jaksa Fasilitator indah Puspitarani, S.H. M.H menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice
Dalam proses perdamaian, Tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Saksi Korban. Lalu Saksi Korban memaafkan dan meminta agar proses hukum yang dijalani oleh Tersangka dihentikan
Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan penghentian periuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DK Jakarta Dr. Patris Yusrian Jaya.
Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mengajukan permohonan kepada JAM-Pidum dan permohonan tersebut disetujui dalam ekspose Restorative Justice yang digelar pada Rabu 12 Maret 2025.
Selain itu, JAM-Pidum juga menyetujui perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif, terhadap 7 (tujuh) perkara lain yaitu:
1. Tersangka Melani Rindu Bopeng dari Kejaksaan Negeri Kaimana, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan
2. Tersangka Minanto Aurmatin dari Kejaksaan Negeri Kaimana, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan
3. Tersangka Rahmad Al Gafur bin Kamarudin dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
4. Tersangka Muhammad Dandy Ferdiansyah dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau 372 KUHP tentang Penggelapan jo pasal 53 Ayat (1) KUHP.
5. Tersangka Fajar Hidayat alias Fajar bin Ngateman dari Kejaksaan Negeri Balangan, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Tersangka Muhammad Sabir Halim Sannang bin Halim dari Kejaksaan Negeri Malinau, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
7. Tersangka Virginia Wuarbanaran dari Kejaksaan Negeri Kaimana, yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf,
Tersangka belum pernah dihukum,
Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar,
Pertimbangan sosiologis;
Masyarakat merespon positif.
“Para Kepala Kejaksaan Negeri dimohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” pungkas JAM-Pidum. (K.3.3.1)
Red/S.Bahri
