Jakarta – Delegasi dari Republik Senegal, Republik Madagaskar, dan Republik Pantai Gading mengunjungi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempelajari Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) yang berlangsung di Indonesia, Senin (30/09/2024). Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya yang membuka pembicaraan dengan mengenalkan informasi mendasar tentang Kementerian ATR/BPN.
Virgo Eresta Jaya menjelaskan, Kementerian ATR/BPN memiliki 4 Kantor Pusat, 33 Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, dan 486 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang melayani masyarakat. Pihak inilah yang terus berusaha menangani urusan pertanahan dan tata ruang, termasuk dalam hal pendaftaran bidang tanah di penjuru Indonesia.
“Seluruh elemen berupaya untuk mewujudkan tujuh tujuan strategis, yaitu terwujudnya keadilan pertanahan, terdaftarnya bidang tanah di seluruh Indonesia, penataan ruang berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), meningkatkan standar kompetensi SDM, mewujudkan kantor layanan modern, mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang, serta mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem stelsel positif,” ungkap Dirjen SPPR Kementerian ATR/BPN di hadapan para delegasi.
Pendaftaran tanah di Indonesia belakangan progresnya meningkat signifikan. Hal ini dikatakan Sesditjen SPPR, Hendy Pranabowo bisa terjadi sejak dilaksanakan program percepatan pada 2017 dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari pengumpulan data hingga terbit sertipikat.
“Kementerian ATR/BPN telah berhasil memetakan 118 juta bidang dari 126 juta bidang yang ada di Indonesia. Harapannya, akhir tahun 2024 kami dapat menyelesaikan target 120 juta bidang terdaftar,” tutur Hendy Pranabowo
Ahli Pertanahan Global World Bank, Mika-Petteri Törhönen yang hadir dalam pertemuan ini juga sepakat bahwa Indonesia adalah pemimpin dunia dalam bidang pendaftaran tanah. “Pada 2026 Indonesia ditargetkan mampu untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah non-hutan, banyak hal yang dapat dipelajari dari kisah sukses penyelesaian persoalan pertanahan Indonesia,” ucapnya.
Setelah sambutan di awal pertemuan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penyerahan cinderamata oleh Dirjen SPPR kepada delegasi dari ketiga negara. Pada sesi kedua, delegasi memaparkan kondisi administrasi pertanahan yang berjalan di negaranya. Kepala Subdirektorat Pengukuran dan Pemetaan Bidang, Yono Cahyono, kemudian memimpin alur diskusi untuk membahas langkah yang dapat diaplikasikan pada masing-masing negara sesuai dengan situasi dan kondisi.
Dalam pertemuan ini, turut hadir Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon C.M. Panggabean; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan Brilianto. Hadir pula perwakilan dari World Bank dan Tim Konsultan Program Management Unit Proyek Program Percepatan Reforma Agraria (PMU-PPRA). (FT/FA)
