RasioNews.com l Papua Barat, _Perkembangan Perkara Penanganan Perkara Tindak Pidana korupsi, Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan telah menetapkan Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Mogoy-Merdey Kabupaten Teluk Bintuni pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023 ,bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Pada Senin 18 November 2024.
Melalui Siaran pers Kejati Papua Barat Nomor : PR/R.2/kph.3/11/2024 yang diterima oleh Awak Media HarianTeks.com melalui Press release Kejaksaan R.I
Yakni ; – Tersangka NB, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Barat / Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Barat, ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 09 /R.2/Fd.1/11/2024 Tanggal 18 Nopember 2024.
– Tersangka Da, selaku Direktur PT. PSD / Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan Mogoy-Merdey Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2023, ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 10 /R.2/Fd.1/11/2024 Tanggal 18 Nopember 2024.
– Tersangka AK, selaku Inspector PT. PSD / Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan Mogoy-Merdey Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2023, ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 11 /R.2/Fd.1/11/2024 Tanggal 18 Nopember 2024.
Tim Penyidik juga telah melakukan pemanggilan beberapa kali terhadap pihak Penyedia Jasa (CV. GBT) dan para pelaksana fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Mogoy-Merdey Kabupaten Teluk Bintuni TA.2023 namun hingga hari ini tidak memenuhi panggilan.
Para Tersangka tersebut disangka dengan ketentuan ; – Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
– Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancama pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam penyidikan, terungkap bahwa perbuatan para Tersangka tersebut merugikan
keuangan negara sebesar Rp Rp. 8.535.162.000.- (Delapan milyar lima ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh dua juta rupiah) / Total loss. Selanjutnya mulai hari ini, Senin tanggal 18 November 2024 Penyidik Kejaksaan Tinggi
Papua Barat melakukan penahanan Rutan terhadap para tersangka tersebut selama 20 hari kedepan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Manokwari, dengan alasan Para Tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih serta adanya kekhawatiran Tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.
