KABUPATEN TANGERANG ll RasioNews.com llm Pasca-operasi tangkap tangan (OTT) dan penangkapan sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN serta pihak swasta terkait penerbitan Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) bermasalah di Banten dan Jawa Barat, desakan hukum kini semakin menguat.
Terbaru, Koalisi Lembaga Anti Korupsi (Kontak) secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan memeriksa Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
Desakan ini mencuat akibat maraknya polemik penerbitan SHM dan HGB di Kabupaten Tangerang yang sempat viral di tengah publik, khususnya terkait kontroversi kasus Pagar Laut yang diduga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum serta merusak ekosistem lingkungan.
Desak Pemeriksaan Lintas Instansi di Pemda Tangerang
Koalisi menilai bahwa persoalan pertanahan dan perizinan di wilayah Kabupaten Tangerang tidak berdiri sendiri, sehingga pemeriksaan harus diperluas ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Beberapa instansi yang diminta untuk ikut diperiksa meliputi:
Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB): Terkait evaluasi dan dugaan pelanggaran tata ruang wilayah.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda): Berkaitan dengan proses penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).
Dinas Perizinan Terkait: Menyoroti legalitas dan prosedur perizinan yang dikeluarkan di wilayah-wilayah bermasalah.
Aliansi LSM Siap Gelar Aksi Demonstrasi di Gedung KPK
Koalisi Lembaga Anti Korupsi (Kontak) merupakan gabungan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkemuka di Banten. Deretan pimpinan lembaga yang tergabung dalam koalisi ini di antaranya:
Usrah (Ketua LSM Komppi Indonesia)
Ahmad Suhud (Direktur Eksekutif LSM BP2A2N Banten)
Abdul Hafid (Ketua LSM Biak Indonesia)
Edy Kurniawan (Ketua LSM GNR Indonesia)
Effendi Gumay (Ketua LSM Gerhana Indonesia)
Taslim Wirawan (Ketua LSM Seroja Indonesia)
Dalam waktu dekat, gabungan koalisi ini dijadwalkan akan melayangkan surat resmi kepada KPK. Langkah tersebut ditindaklanjuti dengan rencana aksi demonstrasi massal di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, guna mendesak lembaga antirasuah tersebut mengusut tuntas dugaan praktik langsung dalam penerbitan izin dan sertifikat lahan pagar laut di Kabupaten Tangerang.
(Editor: Dede Hasan)
