BANGGAI KEPULAUAN ll rasionews.com ll 15/11/2025. Desa Lelangmatamilang, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah kini bukan lagi sekedar desa, melainkan laboratorium kegagalan tata kelola anggaran. Serangkaian proyek infrastruktur dan pengadaan yang didanai miliaran rupiah dari Dana Desa (DD) periode 2017 hingga 2021 dilaporkan mangkrak, fiktif, dan diselimuti kabut ketiadaan transparansi, memicu tuntutan keras warga agar aparat penegak hukum segera turun tangan.
*Polindes dan BLK. Simbol Kegagalan yang “Anti-Audit”?*
Hasil investigasi di lapangan menegaskan adanya dugaan “permainan” anggaran skala besar. Dua fasilitas vital, Polindes (Pondok Bersalin Desa) dan BLK (Balai Latihan Kerja), dibiarkan menjadi monumen kegagalan yang menyayat hati.
Bangunan kesehatan yang sangat dibutuhkan ini dibiarkan belum rampung. Lebih mencengangkan lagi, beredar klaim proyek ini “bebas pemeriksaan inspektorat”, sebuah ‘tamparan’ telak bagi fungsi pengawasan di Banggai Kepulauan.
BLK Terbengkalai ini Sama memprihatinkan, BLK hanya tinggal kerangka dengan atap baja ringan terekspos dan halaman ditelan semak belukar di lokasi, tak satu pun proyek, termasuk tanggul, jalan rabat, posyandu (2018), dan balai kegiatan, dilengkapi dengan Papan Informasi Proyek.
Ketiadaan informasi ini bukan hanya melanggar UU Keterbukaan Publik, tetapi juga menjadi bukti awal ketiadaan itikad baik dan transparansi dari penyelenggara dana desa.
Dugaan penyelewengan juga merambah ke sektor kelautan dan air.
Tanggul Pemecah Ombak/Raksasa tahun 2021 ini tidak jelas Penyelesaiannya,Proyek skala besar ini hanya berupa tumpukan batu yang memanjang di perairan dangkal, tidak selesai dan tanpa papan informasi. Masyarakat tidak tahu berapa anggaran yang ‘dimakan’ oleh proyek raksasa yang tidak jelas fungsionalitasnya ini.
Terdapat juga Pembangunan deker disebut hanya berupa kotak beton tanpa plat penutup, kini hanya meninggalkan pertanyaan besar soal kualitas dan dugaan pemborosan anggaran.
*Data Terbaru.Skandal Pengadaan Fiktif dan Hilangnya Aset Desa*
Data temuan terbaru mengungkap kerugian negara yang lebih jauh dan terstruktur di bawah kepemimpinan Kades Agus Yunus:
Fakta Temuan ditahun
202, Pengadaan Bola-bola Kepiting Rp 90 Juta Lebih Fiktif! Barang sudah dianggarkan dan dicairkan, namun sampai hari ini barangnya belum ada.
Pada tahun 2021 juga ada terdapat Pengadaan Perahu Fiber 10 Unit Realisasi Tertunda dan Dicicil anggarannya Ditahun 2021 terealisasi 1 bertahap ke tahun 2022 4 unit, kemudian bertahap lagi ke tahun 2023 3 unit, barang tersebut tidak ada.
Sehingga ada Indikasi manipulasi laporan realisasi tahunan, dari tahun
2018-2019 terkait Pengadaan Sapi 11 EkorvHanya 10 ekor yang didatangkan. Satu ekor sapi tidak jelas rimbanya.
Pada tahun 2018 juga ada Pengadaan Pipa Air,Pipa sempat diadakan, namun kemudian hilang tanpa jejak.
Pada tahun 2021 ada anggaran turun untuk Tanggul Pemecah Ombak,ini Mangkrak! Anggaran sudah cair, entah uangnya dikemanakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.
Temuan ini diperkuat fakta bahwa bangunan-bangunan lain, seperti Posyandu, Tanggul, Jalan Rabat, dan Balai Kegiatan, sudah dicairkan anggarannya, namun hingga kini dibiarkan terbengkalai.
Sehingga ada dugaanSistem Pengawasan yang Bobrok ditujukan Ketiga Pilar Yaitu, Didesa BPD, Camat dikecamatan, Inspektorat Di Kabupaten yang Tumpul dan Mandul
Kondisi ini bukan hanya cerminan tanggung jawab Kepala Desa, tetapi juga menelanjangi kegagalan sistem pengawasan secara berjenjang di Kabupaten Banggai Kepulauan.
*BPD Lelangmatamilang diduga hanya dijadikan Stempel Kebijakan saja?*
Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat dipertanyakan keras. Mengapa proyek-proyek vital ini dibiarkan berjalan tanpa transparansi dan mangkrak tanpa ada intervensi?
BPD dicurigai hanya menjadi ‘stempel’ bagi kebijakan kepala desa, alih-alih menjadi mata dan telinga warga.
Camat Buko Selatan patut diduga selalu Absen dalam melakukan dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan,diduga kuat Camat Buko Selatan tidak pernah mengontrol setiap kinerja Para kepala desa, sehingga Dikecamatan itu Camat Selaku perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, itu tidak berfungsi,diduga Camat Buko Selatan seolah tutup mata terhadap karut-marut pembangunan di wilayahnya.
Minimnya pembinaan dan pengawasan di tingkat kecamatan menjadi indikasi lemahnya kontrol administratif yang berujung pada kerugian negara.
Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan. Mandul dan Tumpul! Jika didesa Lelangmatamaling itu di
Klaim bahwa tidak ada temuan,sehingga ada dugaan kuat Khusus desa Lelangmatamaling “bebas dari pemeriksaan”jika ini benar terjadi, tamparan paling keras bagi Inspektorat.
Menurut Keterangan warga Desa Lelangmatamaling pada Berantastipikor menunjukan dan Fakta di lapangan Inspektorat terakhir turun ke desa pada tahun 2022,
Menurut wargwa banyak proyek di bawah kepemimpinan Kades Agus Yunus mangkrak dan bermasalah (termasuk kasus sapi hilang, pipa hilang, dan bola kepiting fiktif 2021), menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal tidak berjalan efektif, bahkan mengarah pada dugaan ‘pembiaran’ terstruktur.
Tuntutan Masyarakat agar APH bisa mengambil alih untuk memeriksa terkait pengelolaan anggaran dana desa di desa Lelangmatamaling,jika tidak Potensi Kerugian Negara pasti akan Berlanjut?
Masyarakat Desa Lelangmatamaling menuntut tindakan hukum segera,sebelum inspektorat turun
Audit agar, Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan tidak bisa main mata lagi,diminta APH segera melakukan pemeriksaan Menyeluruh terhadap seluruh proyek fiktif dan mangkrak di Desa Lelangmatamilang di bawah kepemimpinan Kades Agus Yunus.
”Kami curiga ada permainan dengan anggaran dana desa. Kami butuh Puskesmas dan Balai Latihan yang berfungsi, bukan monumen korupsi. Tolong usut tuntas, karena ini menyangkut hak kami,” tegas seorang perwakilan warga.
(Tim/Prima)
