Oleh: Kefas Hervin Devananda
Indonesia telah memasuki babak baru dalam perjalanan demokrasinya. Lebih dari delapan dekade setelah kemerdekaan diproklamasikan dan lebih dari dua puluh lima tahun sejak Reformasi bergulir, demokrasi Indonesia menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi. Pemilu berlangsung secara konstitusional, pergantian kepemimpinan berjalan damai, dan ruang partisipasi politik masyarakat semakin terbuka.
Namun, kematangan demokrasi tidak cukup diukur dari seberapa sering rakyat datang ke tempat pemungutan suara. Demokrasi yang sehat harus mampu menghadirkan keadilan, menjamin rasa aman, memperkuat persatuan nasional, dan memastikan bahwa setiap warga negara benar-benar merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.
Di sinilah saya melihat tantangan terbesar demokrasi Indonesia hari ini.
Di satu sisi, kita menyaksikan pembangunan nasional terus berjalan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang merasakan adanya kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan. Pertumbuhan ekonomi belum selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. Di berbagai daerah masih terdapat ketimpangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, hingga akses terhadap teknologi dan permodalan.
Pada saat yang sama, biaya hidup terus meningkat. Harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, transportasi, hingga kebutuhan ekonomi digital semakin menjadi tantangan bagi banyak keluarga Indonesia. UMKM dituntut beradaptasi dengan persaingan global, petani menghadapi tantangan produktivitas dan stabilitas harga, nelayan menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan, sementara generasi muda memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif akibat perkembangan teknologi dan perubahan struktur ekonomi.
Dalam kondisi seperti ini, politik tidak cukup hanya hadir saat musim kampanye. Politik harus mampu menghadirkan solusi yang nyata. Partai politik tidak boleh hanya menjadi kendaraan menuju kekuasaan, tetapi harus menjadi pusat lahirnya gagasan, laboratorium kebijakan publik, dan jembatan antara aspirasi rakyat dengan arah pembangunan nasional.
Namun tantangan bangsa tidak berhenti pada persoalan ekonomi.
Dalam beberapa tahun terakhir, kita juga masih menyaksikan berbagai peristiwa yang mengusik nurani kebangsaan. Masih terjadi kasus-kasus intoleransi, diskriminasi, intimidasi, persekusi, penolakan terhadap kelompok masyarakat tertentu, pembatasan kebebasan beribadah, hingga tindakan main hakim sendiri yang mencederai prinsip negara hukum.
Perbedaan pilihan politik terkadang memutus tali persaudaraan. Perbedaan keyakinan masih dapat memunculkan gesekan sosial. Bahkan dalam beberapa kasus, tekanan massa terlihat lebih cepat bekerja daripada mekanisme hukum yang seharusnya menjadi panglima dalam negara demokrasi.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah yang besar. Negara tidak boleh membiarkan rasa takut menggantikan rasa keadilan. Negara tidak boleh kalah oleh intimidasi. Dan negara tidak boleh membiarkan satu pun warga negaranya kehilangan hak-hak konstitusional hanya karena identitas, keyakinan, pilihan politik, atau latar belakang sosialnya.
Menurut saya, persoalan-persoalan inilah yang seharusnya menjadi fokus utama politik Indonesia ke depan.
Politik harus berhenti menjadi arena yang hanya sibuk menghitung koalisi, elektabilitas, dan kemenangan jangka pendek. Politik harus kembali menjadi instrumen untuk memperjuangkan keadilan sosial, mempersempit kesenjangan, memperkuat persatuan nasional, dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di tengah dinamika tersebut, saya melihat kehadiran Partai Setara (PAS) sebagai sebuah fenomena politik yang menarik untuk dicermati.
Bukan karena Indonesia kekurangan partai politik. Demokrasi telah memberikan ruang bagi siapa pun untuk mendirikan partai sesuai dengan konstitusi. Tantangan sesungguhnya bukanlah jumlah partai, melainkan apakah masih ada partai yang berani menawarkan gagasan besar tentang masa depan Indonesia.
Menurut saya, PAS mencoba mengambil ruang itu.
Alih-alih membangun identitas melalui politik identitas atau sekadar retorika populis, PAS memilih menjadikan kesetaraan sebagai fondasi perjuangannya.
Pilihan tersebut memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar slogan politik.
Kesetaraan berarti setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang layak, pekerjaan yang bermartabat, akses terhadap modal usaha, perlindungan hukum yang adil, kebebasan menjalankan keyakinannya sesuai konstitusi, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
Kesetaraan juga berarti memperkecil jurang antara yang kuat dan yang lemah, antara pusat dan daerah, antara mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan dengan masyarakat yang selama ini merasa kurang didengar. Kesetaraan bukan berarti menyeragamkan hasil, tetapi memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang.
Yang menarik lagi, PAS tidak lahir hanya dari ruang-ruang elite politik. Partai ini digagas oleh rohaniawan, wartawan-wartawan senior, aktivis sosial, buruh, petani, mahasiswa, akademisi, kaum profesional, dan generasi muda.
Bagi saya, keberagaman tersebut mencerminkan semangat bahwa politik seharusnya menjadi rumah bersama. Kehadiran rohaniawan membawa dimensi moral, wartawan membawa budaya kritis dan kontrol terhadap kekuasaan, aktivis menghadirkan keberpihakan kepada masyarakat, petani dan buruh membawa realitas kehidupan ekonomi rakyat, sementara mahasiswa dan generasi muda menghadirkan idealisme, inovasi, dan energi perubahan.
Namun saya juga menyadari bahwa sejarah politik Indonesia memberikan pelajaran penting.
Banyak partai lahir dengan idealisme yang tinggi, tetapi tidak semuanya mampu mempertahankan idealisme ketika berhadapan dengan realitas kekuasaan. Oleh karena itu, tantangan terbesar PAS bukan sekadar memperoleh dukungan rakyat atau memenangkan pemilu. Tantangan yang jauh lebih besar adalah menjaga konsistensi antara nilai yang diperjuangkan dengan tindakan yang dilakukan.
Apakah PAS akan tetap berbicara tentang kesetaraan ketika berhadapan dengan kepentingan politik?
Apakah PAS akan tetap membela hak-hak konstitusional warga negara tanpa membedakan mayoritas maupun minoritas?
Apakah PAS akan tetap memperjuangkan pemerataan pembangunan ketika berada dalam lingkaran kekuasaan?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan dijawab oleh perjalanan sejarah.
Saya berharap PAS tidak sekadar menjadi partai politik baru, tetapi mampu berkembang menjadi partai gagasan. Partai yang melahirkan kebijakan berbasis riset, membangun kader berdasarkan integritas dan kapasitas, membuka ruang bagi generasi muda, perempuan, akademisi, pelaku UMKM, petani, buruh, tokoh agama, dan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merumuskan masa depan Indonesia.
Karena menurut saya, Indonesia tidak sedang mengalami krisis demokrasi. Indonesia sedang membutuhkan politik yang lebih berkualitas.
Politik yang mampu mempersempit kesenjangan sosial.
Politik yang menghadirkan kepastian hukum.
Politik yang melindungi seluruh warga negara dari intimidasi dan diskriminasi.
Politik yang memperkuat ekonomi rakyat.
Politik yang mempersatukan, bukan memecah belah.
Dan politik yang menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan seremonial, tetapi pedoman nyata dalam setiap kebijakan.
Apabila Partai Setara (PAS) mampu menjaga konsistensi terhadap nilai-nilai tersebut, maka PAS berpeluang menghadirkan warna baru dalam demokrasi Indonesia. Bukan karena ia adalah partai yang paling besar, tetapi karena ia berani memulai dari sesuatu yang semakin langka dalam politik Indonesia hari ini: gagasan, integritas, dan keberanian untuk memperjuangkan kesetaraan sebagai jalan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada akhirnya, politik yang besar bukanlah politik yang berhasil merebut kekuasaan, melainkan politik yang mampu mengembalikan kepercayaan rakyat bahwa negara hadir untuk semua, hukum berlaku untuk semua, kesempatan terbuka bagi semua, dan Indonesia benar-benar menjadi rumah bersama bagi seluruh anak bangsa tanpa kecuali.
