LABUAN BAJO,RasioNews.com – Aktivitas tambang galian C milik Jimi Lasmono yang berlokasi di Kampung Ra’ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat hingga kini belum mengantongi ijin.
CV. Logam Bumi Sentosa (LBS) milik Jimi Lasmono pada Juli 2023 memiliki IUP Eksplorasi dengan luas 6,02 Ha dan belum adanya peningkatan ke IUP Operasi Produksi.
Sumber terpercaya media ini menyebut, perusahaan tersebut melakukan aktifitas Produksi pada tahapan IUP Eksplorasi belum dibolehkan karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Sumber itu juga menjelaskan tahapan IUP Eksplorasi merupakan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi sebaran serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
“Selain itu tahap IUP Eksplorasi merupakan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup,” ungkapnya.
Ancaman Untuk Pelaku Usaha Tambang Galian C Ilegal.
Untuk diketahui, dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan pada pasal 160 ayat 2 sebagai berikut setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi di pidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 Milyar.
Kemudian pasal 161 menjelaskan bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100 Milyar.
APH didesak Menegakkan Hukum Untuk Melindungi Alam.
Aktivis Lingkungan, Doni Parera ikut menyoroti aktivitas tambang galian C milik Jimi Lasmono yang beroperasi di wilayah penyangga Taman Nasional Komodo.
Doni sapaan akrabnya mengatakan pihak berwajib harus menegakkan hukum untuk melindungi alam tidak boleh ada toleransi.
“Polisi harus menyadari ini, bahwa tugas mereka adalah menegakkan hukum setegak-tegaknya terutama untuk melindungi alam. Tidak boleh ada toleransi, mesti dalam konteks lokal, perusakkan alam dipandang sebagai ‘extra ordinary crime’ atau sebuah kejahatan yang luar biasa,” ungkapnya.
Ia menegaskan polisi harus menghukum jika terbukti merusak daerah aliran sungai apalagi dalam hitungan zona penyangga TNK dan Suaka Alam Wae Wuul.
“Jangan lagi embel-embel seperti yang sudah-sudah. Hukum yang terbukti merusak DAS, apalagi yang dalam hitungan zona penyangga TNK dan Suaka Alam Wae Wuul,” ucapnya.
Ia juga meminta Polres Manggarai Barat mengusut tuntas terkait aktivitas tambang galian C tersebut.
“Polisi terutama di Polres Mabar mesti tunjukkan prestasi yang membanggakan, melindungi alam dan satwa Flores yang eksotik ini dengan penegakkan hukum tegas, terutama bagi yang merusak alam.
Tidak boleh ada yang jadi kenal hukum, dan sisi lain Polisi tidak boleh mempan di sogok,” ungkapnya.
Red/team
