TASIKMALAYA, Rasionews.com – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) terus memperkuat upaya perlindungan bagi masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri. Salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi yang melibatkan aparatur desa.
Kegiatan bertajuk “Langkah Nyata Aparatur Desa dalam Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026” tersebut berlangsung di Aula DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (5/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 18 desa mengirimkan perwakilan untuk mengikuti penyuluhan. Mereka diharapkan menjadi penyambung informasi kepada pemerintah desa lainnya maupun masyarakat di wilayah masing-masing.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Faisal, menyampaikan bahwa pihaknya merasa terbantu dengan adanya kegiatan penyuluhan yang memberikan arahan langsung kepada aparatur desa mengenai pelayanan dan perlindungan pekerja migran.
Menurutnya, kegiatan tersebut sengaja dipusatkan di Kabupaten Tasikmalaya agar perwakilan desa dapat memperoleh pemahaman yang sama, meskipun pelaksanaannya belum dapat menjangkau seluruh desa karena keterbatasan anggaran dan tempat.
Dengan adanya pendataan dan administrasi yang jelas sejak tingkat desa, pemerintah akan lebih mudah melakukan penelusuran apabila terjadi persoalan terhadap pekerja migran di kemudian hari.
Ia juga berharap ke depan dapat dibangun sistem penyampaian informasi yang menjangkau desa-desa yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, sehingga masyarakat tetap memperoleh informasi yang benar mengenai kesempatan kerja di luar negeri.
Melalui kegiatan ini, DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya berharap pemerintah desa, kepolisian, serta pihak penyalur resmi Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan
