—————————
Oleh: Dr Datep.
JAKARTA ll rasionews.com ll Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penggunaan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah kewajiban mutlak bagi seluruh instansi pemerintah. Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. Aturan baru ini mewajibkan Pemerintah Pusat, Daerah, BUMN, dan BUMD untuk memprioritaskan Produk Dalam Negeri (PDN).
Presiden menegaskan, “Berhenti belanja barang impor menggunakan uang rakyat.” Beliau menginstruksikan agar APBN/APBD difokuskan pada produk lokal guna menghidupkan industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kedaulatan ekonomi. Langkah nyata ini ditunjukkan melalui instruksi penggunaan mobil Maung Pindad sebagai kendaraan dinas, sebagai simbol bahwa pejabat negara harus menjadi teladan dalam mencintai produk buatan sendiri.
Dalam rangka buka puasa bersama di Hotel Horison Mangga Dua, Komenwa Indonesia, Pramarin, dan Insan Pers menggelar FGD khusus mengenai alat keselamatan perorangan (life jacket) yang memenuhi standar SOLAS 74 Chapter III/LSA Code (Life-saving appliances). Produk tersebut telah mendapatkan persetujuan (approval) dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), lembaga yang ditunjuk Dirjen Hubla sebagai penanggung jawab implementasi Konvensi IMO.
Acara yang dihadiri 320 peserta ini dibuka oleh Sesbacadnas Kemhan RI, Marsekal Muda TNI Novlamirsyah, S.E., M.Tr. (Han), yang membacakan sambutan tertulis mewakili Kabacadnas Kemhan RI.
Rangkaian sambutan juga disampaikan oleh:
Hilman Suryawijaya (Ketua Panitia/Komenwa Unpar Jabar/CEO PT Pancura Cahaya Wahyu).
Dr. Capt. Datep Purwa Saputra (Ketum Pramarin/Pangkomenwa Indonesia).
Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H. (Pembina Komenwa Indonesia).
Ir. Adharta, MBA (Dewan Pengawas Pramarin).
Acara diawali dengan pengangkatan Dewan Kehormatan melalui prosesi pembaretan kepada:
1.Marsda TNI Novlamirsyah, S.E., M.Tr. (Han) (Sesbacadnas Kemhan RI).
2.Brigjen TNI Bumi Ario Bimo, S.E. (Waster Kasad).
3.Laksma TNI Viktor Siagian (Asren Koarmada I).
4.Capt. Toto Sugianto (Pembina Pramarin).
5.Ir. Adharta Okosaputra, MBA (Dewas Pramarin).
FGD dibuka oleh Dirjen Perhubungan Laut yang diwakili oleh Kasubdit Keselamatan Kapal, Capt. Maltus, sebagai keynote speaker. Dalam sambutannya, Dirjen Hubla menyatakan, “Kami berkomitmen mendukung TKDN marine products agar semakin berdaya saing.”
Kabacadnas melalui sambutannya menekankan bahwa tradisi buka bersama adalah sarana silaturahmi untuk meningkatkan solidaritas umat beragama dan memperkuat persatuan nasional. Ia juga mendorong maksimalisasi sumber daya alam dan manusia Indonesia melalui produk lokal yang mampu bersaing di pasar global.
Diskusi FGD dipandu oleh Capt. Zaenal Arifin Hasibuan (Dewan Pakar Pramarin) dengan narasumber Capt. Indang Kalajati (Kepala BTKP Ditjen Hubla) dan Dr. Capt. Datep Purwa Saputra Praktisi Maritim dan Pangkomenwa Indonesia.
*Kesimpulan Strategis Pentingnya TKDN*
Implementasi TKDN dalam industri maritim bukan sekadar memenuhi regulasi, melainkan langkah vital dalam tiga aspek utama:
1.Kemandirian Alutsista dan Alkap (Alat Keselamatan Pelayaran): Ketergantungan pada produk impor di sektor keselamatan pelayaran berisiko tinggi saat terjadi gangguan rantai pasok global. Produk lokal memastikan ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual yang lebih cepat dan terjamin.
2.Efek Pengganda Ekonomi (Multiplier Effect): Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk produk dalam negeri akan kembali ke masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan keahlian teknis (transfer teknologi), dan kontribusi pajak domestik.
Standar Global, Produksi Lokal: Sebagaimana dibahas dalam FGD, produk TKDN seperti life jacket produksi dalam negeri telah membuktikan bahwa kualitas lokal mampu memenuhi standar ketat internasional (SOLAS/IMO). Ini mematahkan stigma bahwa produk lokal kalah saing dengan produk luar negri.
*Rekomendasi FGD:* Merekomendasikan kepada instansi pemerintah, BUMN (Danantara), serta perusahaan Pelayaran Swasta di bawah naungan INSA dan Industri Maritim lainnya untuk menggunakan produk dalam negeri (TKDN) yang telah memenuhi standar internasional IMO Convention (dps)
