Serang ll rasionews.com ll DPD APKOMINDO Provinsi Banten dan DPD APTIKNAS Provinsi Banten memperkuat kolaborasi strategis dengan Kadin Indonesia Institut dan Kadin Pelabuhan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital untuk mendukung transformasi sektor kepelabuhanan dan industri di Provinsi Banten. Kolaborasi ini menjadi salah satu hasil penting Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Akselerasi Sinergitas Pemerintah Daerah dan Penguatan Mitra Asosiasi Jasa Kepelabuhanan Provinsi Banten”, yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, BUMN, perbankan, serta berbagai asosiasi jasa kepelabuhanan.
Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung KADIN Provinsi Banten pada 2 Juli 2026 ini diinisiasi oleh Ir. Nazir Danuarta Sudirman, MM., MBA., selaku Ketua DPD APKOMINDO Provinsi Banten, Ketua DPD APTIKNAS Provinsi Banten, Ketua DPD AISKINDO Provinsi Banten, Wakil Ketua Umum Bidang ICT Kadin Provinsi Banten, Wakil Ketua I Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kelembagaan (OKK) Kadin Pelabuhan, sekaligus Direktur Kadin Digital Institut.
Dalam paparannya, Nazir Danuarta Sudirman menegaskan bahwa Provinsi Banten memiliki posisi strategis sebagai salah satu provinsi maritim Indonesia dengan garis pantai lebih dari 700 kilometer serta didukung keberadaan Pelabuhan Merak, Cigading, Bojonegara, dan berbagai pelabuhan perikanan di wilayah pesisir utara maupun selatan. Infrastruktur tersebut menjadi urat nadi logistik, perdagangan, investasi, dan pertumbuhan industri nasional.
Menurutnya, potensi besar tersebut hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, asosiasi, perguruan tinggi, dan masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, demikian pula dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, SDM yang kompeten, dan ekosistem yang sehat agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.
Nazir menjelaskan bahwa terdapat tiga agenda utama yang harus diwujudkan bersama. Pertama, menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan konektivitas, tata ruang yang mendukung, dan pelayanan yang semakin efisien. Kedua, memperkuat kolaborasi berbasis data, inovasi, dan transformasi digital. Persaingan pelabuhan saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas infrastruktur, tetapi juga oleh kecepatan pelayanan, digitalisasi sistem, efisiensi logistik, keamanan data, serta keberlanjutan lingkungan melalui pengembangan konsep Green Port, Smart Port, dan Smart Logistics. Ketiga, memastikan pertumbuhan sektor kepelabuhanan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM lokal, tumbuhnya rantai pasok daerah, peningkatan pendapatan daerah, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan pesisir.
Ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi melahirkan langkah nyata berupa peta jalan digitalisasi layanan kepelabuhanan, peningkatan kompetensi SDM, penguatan ekosistem industri, serta penyelesaian berbagai persoalan lapangan melalui kolaborasi yang berkesinambungan.
Sebagai tindak lanjut forum tersebut, DPD APKOMINDO Provinsi Banten dan DPD APTIKNAS Provinsi Banten bersama Kadin Indonesia Institut dan Kadin Pelabuhan sepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar pelaksanaan berbagai program strategis pengembangan SDM digital.
Penandatanganan MoU dan PKS tersebut melibatkan DPP APKOMINDO dan DPP APTIKNAS bersama Kadin Indonesia Institut dan Kadin Pelabuhan, sehingga implementasi program memiliki dukungan kelembagaan yang kuat serta berpotensi menjadi model kolaborasi nasional yang dapat direplikasi di berbagai daerah.
Ruang lingkup kerja sama mencakup penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi profesi, pengembangan talenta digital, peningkatan kapasitas kepemimpinan organisasi, transformasi digital perusahaan, serta penguasaan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Cyber Security, Cloud Computing, Big Data Analytics, Smart Logistics, Digital Supply Chain, Smart Port, dan Green Port.
Seluruh program akan disusun mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta skema sertifikasi profesi yang diakui BNSP agar menghasilkan SDM yang kompeten dan sesuai kebutuhan industri.
Dalam kolaborasi tersebut, Kadin Indonesia Institut bertanggung jawab pada penyusunan kebijakan dan pengembangan ekosistem SDM, sedangkan DPP APKOMINDO dan DPP APTIKNAS menjadi mitra strategis dalam penyediaan tenaga ahli, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan industri, penyediaan instruktur profesional, fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi, penguatan jejaring industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta pendampingan implementasi transformasi digital bagi sektor kepelabuhanan, logistik, dan industri.
Pelaksanaan sertifikasi kompetensi akan melibatkan LSP SDM TIK, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang didirikan oleh APTIKNAS dan telah memperoleh lisensi dari BNSP. Melalui LSP SDM TIK, proses asesmen dan sertifikasi akan dilaksanakan sesuai standar nasional sehingga menghasilkan tenaga kerja profesional yang memiliki pengakuan kompetensi dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri.
Ketua Umum DPP APKOMINDO dan Ketua Umum DPP APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH. (Hoky), menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut dan menyambut baik inisiatif kolaborasi yang digagas oleh DPD APKOMINDO Provinsi Banten dan DPD APTIKNAS Provinsi Banten bersama Kadin Indonesia Institut dan Kadin Pelabuhan.
Menurut Hoky, pembangunan ekosistem digital nasional tidak cukup hanya mengandalkan investasi pada infrastruktur dan perangkat teknologi, tetapi harus dibarengi dengan pembangunan SDM yang kompeten, adaptif, serta memiliki sertifikasi profesi yang diakui secara nasional agar mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.
“Transformasi digital bukan semata-mata menghadirkan perangkat teknologi, melainkan bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan, mengembangkan, mengelola, dan mengamankan teknologi tersebut secara profesional. Karena itu, DPP APKOMINDO dan DPP APTIKNAS berkomitmen menjadi mitra strategis Kadin Indonesia Institut dan Kadin Pelabuhan dalam menghadirkan program pelatihan, sertifikasi profesi, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri, serta pendampingan implementasi teknologi yang benar-benar memberikan manfaat bagi dunia usaha, industri, dan masyarakat,” ujar Hoky.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan, mulai dari penyusunan standar kompetensi, pengembangan materi pembelajaran berbasis kebutuhan industri, pelaksanaan pelatihan, sertifikasi profesi, hingga pendampingan implementasi teknologi agar memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan daya saing perusahaan.
Lebih lanjut, Hoky menjelaskan bahwa pelaksanaan sertifikasi profesi akan melibatkan LSP SDM TIK, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang didirikan oleh APTIKNAS dan telah memperoleh lisensi resmi dari BNSP.
Menurutnya, keberadaan LSP SDM TIK merupakan bagian penting dalam memastikan setiap peserta tidak hanya memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mendapatkan pengakuan kompetensi yang mengacu pada SKKNI serta skema sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan tidak berhenti pada pelatihan semata. Peserta harus memperoleh kompetensi yang terukur, dapat diuji melalui proses asesmen yang objektif, dan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional. Dengan demikian, dunia usaha memperoleh SDM yang benar-benar kompeten, sementara peserta memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing dan peluang kariernya,” tambah Hoky.
Ia menambahkan bahwa jaringan nasional DPP APKOMINDO dan DPP APTIKNAS yang didukung perusahaan-perusahaan TIK, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, komunitas digital, dan berbagai mitra industri siap mendukung implementasi program tersebut. Menurutnya, pengembangan SDM digital merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing industri nasional, efisiensi logistik, percepatan transformasi digital perusahaan, penguatan keamanan siber, serta peningkatan kualitas layanan sektor kepelabuhanan.
Dalam forum tersebut juga digelar sesi dialog yang menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Dr. Mulya Amri, Ph.D., selaku Direktur Kadin Indonesia Institut; Alawi Mahmud, SE., MM., selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Banten; H. Tb. Masduki, MM., selaku Ketua Kadin Pelabuhan; Hadi Prawoto, S.H., selaku Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten; serta Nur Fuad, selaku Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera.
Turut hadir Ari Indah Adriene, selaku Key Account Manager (Government) CE Display, dan Yerli Lauranciani, selaku Channel Account Manager Lead, dari PT Samsung Electronics Indonesia, serta Yuliasiane Sulistiyawati, selaku Ketua Komite Tetap (Komtap) Cyber Security Solution, dan Hartanto Sutardja, selaku Wakil Ketua Komite Tetap (Komtap) Kerja Sama Luar Negeri.
Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten yang terdiri atas Kejaksaan Tinggi Banten, Polda Banten, dan Korem, perwakilan Bappeda Provinsi Banten, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten, para Ketua Asosiasi Jasa Kepelabuhanan yang meliputi APBMI, ABUPI, ISAA, GINSI, ALFI, APTMI, serta asosiasi terkait lainnya, Ketua Kadin Kota Tangerang, Ketua Kadin Kota Serang, Ketua Kadin Kabupaten Serang, para Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Banten, jajaran pengurus Kadin Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, kalangan akademisi, Direksi Bank Banten, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, jajaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Direksi PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Seluruh peserta forum berharap kolaborasi ini segera diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan program pelatihan, sertifikasi profesi, pengembangan talenta digital, serta pendampingan transformasi digital yang memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha, dunia industri, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan SDM digital yang unggul, profesional, dan tersertifikasi, sekaligus memperkuat daya saing sektor kepelabuhanan, logistik, dan industri di Provinsi Banten. Model sinergi yang dibangun antara DPP APKOMINDO, DPP APTIKNAS, Kadin Indonesia Institut, Kadin Pelabuhan, LSP SDM TIK berlisensi BNSP, pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha juga diharapkan menjadi percontohan nasional dalam pengembangan SDM digital berbasis kebutuhan industri yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
Melalui semangat kolaborasi, inovasi, dan peningkatan kompetensi SDM, seluruh pihak optimistis Provinsi Banten akan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat ekosistem maritim, logistik, dan industri nasional yang modern, berdaya saing, serta berbasis teknologi digital. Sinergi ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional sekaligus mewujudkan Indonesia Emas 2045.
