SIARAN PERS
Pandeglang ll RasioNew.com ll 8 Agustus 2026 — Indonesia Contra Terror (ICT) bersama masyarakat Kabupaten Pandeglang menggelar aksi penyampaian pendapat di kawasan Situ Cikedal, Sabtu (8/8/2026), sebagai bentuk penolakan terhadap rencana revitalisasi Situ Cikedal menjadi kawasan wisata dengan anggaran APBD sebesar Rp9,49 miliar.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 10.00–11.00 WIB tersebut diikuti kurang lebih 150 peserta. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polsek Cikedal dan Menes, Polres Pandeglang, serta Polda Banten dan unsur terkait lainnya.
ICT menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan kritik terhadap skala prioritas kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
Ketua Umum ICT, Syailendra Adi Sapta, menyampaikan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali apakah pembangunan kawasan wisata merupakan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat Pandeglang.
> “Kami tidak menolak pembangunan. Yang kami pertanyakan adalah prioritasnya. Ketika masyarakat masih menghadapi persoalan narkoba, kenakalan pelajar, kekerasan, persoalan sosial, jalan desa yang rusak, serta kebutuhan jembatan bagi anak-anak sekolah, apakah pembangunan wisata dengan anggaran Rp9,49 miliar harus menjadi prioritas?”
Menurut ICT, Situ Cikedal selama ini bukan hanya sebuah kawasan yang memiliki potensi wisata, tetapi juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mencari ikan, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun untuk dijual sebagai sumber penghasilan.
Karena itu, ICT menilai setiap perubahan fungsi kawasan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang selama ini memanfaatkannya serta dilakukan melalui proses yang transparan dan partisipatif.
ICT juga menyoroti aspirasi masyarakat sekitar yang menyatakan belum mendapatkan pelibatan yang memadai dalam proses sosialisasi dan perencanaan revitalisasi Situ Cikedal.
BELUM ADA PERWAKILAN PIHAK TERKAIT
Dalam aksi tersebut, ICT menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan masyarakat. Namun hingga aksi berakhir, belum terdapat perwakilan dari pihak terkait yang hadir untuk menerima dan memberikan jawaban secara langsung atas aspirasi yang disampaikan.
ICT menyatakan kondisi tersebut tidak akan menghentikan langkah mereka dalam mengawal persoalan tersebut.
> “Kami menghormati seluruh proses pemerintahan dan aparat yang telah mengawal aksi sehingga berjalan aman dan tertib. Tetapi aspirasi masyarakat membutuhkan jawaban. Karena itu, kami akan melanjutkan perjuangan melalui aksi jilid II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten,” ujar Syailendra.
ICT AKAN MELANJUTKAN AKSI JILID II
Aksi lanjutan akan diarahkan kepada pemerintah Provinsi Banten sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam kebijakan pembangunan tersebut.
Dalam aksi jilid II, ICT akan membawa tuntutan agar pemerintah:
1. Mengevaluasi kembali rencana revitalisasi Situ Cikedal menjadi kawasan wisata.
2. Memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar, urgensi, perencanaan, dan penggunaan anggaran Rp9,49 miliar.
3. Membuka ruang dialog dengan masyarakat yang selama ini memanfaatkan Situ Cikedal.
4. Meninjau kembali skala prioritas APBD dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial dan infrastruktur masyarakat.
5. Menjamin proses pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
ICT menegaskan bahwa perjuangan tersebut akan dilakukan melalui jalur konstitusional, damai, dan bertanggung jawab.
> “Kami tidak ingin berhadap-hadapan dengan pemerintah. Kami ingin pemerintah mendengar. Kami datang membawa suara masyarakat dan meminta agar uang rakyat digunakan untuk menjawab kebutuhan rakyat. Kalau pemerintah mempunyai argumentasi bahwa pembangunan ini memang menjadi prioritas, sampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Kami siap mendengarkan dan mengkajinya,” tegasnya.
ICT berharap pemerintah tidak melihat kritik masyarakat sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari kontrol sosial dan partisipasi warga negara dalam mengawal pembangunan.
INDONESIA CONTRA TERROR (ICT)
Mengawal Kebijakan, Menyuarakan Aspirasi, Membela Kepentingan Rakyat.
