M. Azmi Basyir Usul TPA Dibuka Terbatas, Masa Transisi Butuh Kepastian

Kota Pekalongan-Rasionews, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, berharap agar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Degayu yang nantinya akan ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat difungsikan kembali secara terbatas selama masa transisi. Hal ini dinilainya sebagai langkah realistis agar tidak terjadi penumpukan sampah di jalanan. Hal ini disampaikannya usai membuka Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-119 Tahun 2025 Kota Pekalongan, berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu siang (09/04/2024).

“Tentu kami secara pribadi berharap, TPA Degayu itu masih bisa difungsikan secara mungkin terbatas ataupun sementara dengan kita memberikan penjelasan kepada Kementerian LHK dalam hal ini sebagai pihak yang menutup TPA melalui penindakan hukumnya. Lalu, menjelaskan plan kita ke depan. Sehingga, kalau memang kita sudah diberikan plan yang jelas tentang bagaimana kita mengelola sampah. Maka, harapannya kita diberikan ruang untuk memakai TPA sampai sesuai dengan timeline yang nanti akan diberikan oleh Pemerintah Kota. Sehingga, selama masa transisi ini tidak ada sampah yang terbuang di jalan-jalan di Kota Pekalongan,”tegasnya.

Azmi menyebut bahwa pembelian alat, penyediaan lahan baru, serta edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah akan memerlukan waktu yang tidak singkat. Sebab, selama masa transisi ini tentu harus dijadikan pertimbangan jumlah sampah yang kurang lebih mencapai 100 ton setiap hari diproduksi oleh masyarakat Kota Pekalongan itu jika TPA nantinya ditutup akan dikelola kemana.

“Solusinya bukan langsung ada, semua butuh proses. Maka, selama transisi ini, kita butuh ruang. TPA harus dibuka sementara,” jelasnya.

Ia menyebut akan ada pembahasan teknis bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Komisi B hari itu juga. Tujuannya untuk melihat sejauh mana kesiapan Pemkot dalam menangani limbah rumah tangga yang volumenya terus bertambah.

“Plan ke depan juga harus disiapkan secara tertulis dengan timeline yang jelas,”ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa, program pengelolaan sampah tidak akan berhasil tanpa peran aktif masyarakat. Sehingga, dirinya mendorong agar edukasi tentang pemilahan sampah dari rumah terus dilakukan secara masif hingga tingkat kelurahan.

“Pemerintah dan DPRD punya program, tapi tanpa dukungan masyarakat, itu tidak akan berjalan. Edukasi soal pemilahan sampah harus terus digencarkan, karena kuncinya ada di rumah tangga,” katanya.

Azmi menyebut, jika masyarakat sudah teredukasi dan terbiasa memilah sampah, maka pengelolaan di hulu bisa lebih efisien dan bahkan menciptakan nilai tambah melalui ekonomi sirkular.

“Masyarakat diharapkan dapat memilah sampah dari rumah masing-masing, sosialisasi terus dilakukan hingga tingkat kelurahan, mudah-mudahan ke depan sampah bisa tertangani dengan baik dan menjadi nilai tambah melalui sirkular ekonomi sampah,”tukasnya.

(Tri/Dinkominfo Kota Pekalongan)