JAKARTA ll rasionews.com ll Setelah kunjungan spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah, yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Kepala Dinsos Kesehatan Provinsi, BPJS Kesehatan dan Dirjen Kementerian Kesehatan, serta Asosiasi Rumah Sakit dan Puskesmas pada Senin (30/3/2026) kemarin, anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, menegaskan bahwa meningkatnya Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak di berbagai daerah pada awal 2026 harus menjadi momentum evaluasi serius, termasuk terhadap alokasi anggaran imunisasi nasional.
Berdasarkan data hingga Maret 2026, kasus campak menunjukkan tren peningkatan di sejumlah provinsi, termasuk Jawa Tengah. Kondisi ini dinilai tidak lepas dari masih adanya kesenjangan cakupan imunisasi dan keterbatasan intervensi di lapangan.
“KLB campak ini tidak boleh dilihat sebagai kejadian biasa. Ini adalah alarm bahwa sistem pencegahan kita, termasuk dari sisi anggaran, harus diperkuat,” tegas Vita, Rabu (1/4/2026) di Jakarta.
Vita menekankan bahwa upaya penanganan tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi harus didukung dengan kebijakan anggaran yang berpihak pada pencegahan.
“Imunisasi adalah investasi kesehatan jangka panjang. Negara harus berani menambah alokasi anggaran imunisasi, bukan hanya fokus pada pengobatan saat wabah sudah terjadi,” kata Vita.
Menurut Vita, penambahan anggaran harus diarahkan secara konkret pada: Perluasan cakupan imunisasi di daerah berisiko, Penguatan distribusi vaksin hingga tingkat desa, Dukungan operasional tenaga kesehatan dan Edukasi publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran ada di atas kertas, tapi tidak terasa di masyarakat. Yang kita butuhkan adalah anggaran yang benar-benar bekerja di lapangan,” ucapnya.
Vita juga mendorong penguatan peran Puskesmas sebagai ujung tombak program imunisasi.
“Puskesmas harus diperkuat, baik dari sisi tenaga, logistik, maupun dukungan anggaran, agar mampu menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” terangnya.
Sebagai daerah dengan tren peningkatan kasus, Jawa Tengah dinilai membutuhkan intervensi lebih serius dan terarah.
“Wilayah dengan beban kasus tinggi harus menjadi prioritas. Penambahan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan riil di daerah seperti Jawa Tengah,” imbuhnya.
Vita menegaskan bahwa anak-anak adalah kelompok paling rentan yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.
“Tidak boleh ada anak yang sakit hanya karena kita terlambat atau kurang serius dalam pencegahan. Ini soal masa depan bangsa,” jelasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Vita memastikan akan terus mendorong penguatan kebijakan, termasuk alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kesehatan masyarakat.
“Kesehatan adalah hak dasar rakyat. Negara harus hadir tidak hanya saat krisis, tetapi sejak tahap pencegahan,” harapnya.
Bambang.GWI Jateng.
