PANDEGLANG ll RasioNews.com ll Suasana panas mewarnai audiensi di Gedung DPRD Pandeglang, Selasa (2/9/2025). Agenda yang seharusnya menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat justru berakhir ricuh, bahkan memunculkan dugaan adanya oknum aktivis yang melecehkan wartawan.
Peristiwa ini kini ramai diberitakan dan menimbulkan kecaman keras dari berbagai pihak. Sebab, ucapan yang diduga dilontarkan seorang aktivis bukan hanya mencederai profesi wartawan, tetapi juga menjadi bukti kegagalan DPRD Pandeglang dalam mengelola aspirasi rakyat.
Raeynold Kurniawan Ketua GWI Gabungnya wartawan Indonesia DPC Pandeglang, Menilai akar persoalan ini jelas: DPRD Pandeglang tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat.
“Kami menduga insiden ini bermula karena DPRD tidak benar-benar menampung aspirasi rakyat. Mereka gagal menjadi jembatan yang sehat. Inilah bukti nyata ketidak mampuan anggota DPRD dalam melayani masyarakat melalui audiensi nya, sehingga timbul kegaduhan antara aktivis dan wartawan,” ucap ketua GWI Pandeglang.
Masih menurut Raeynold.” kekecewaan aktivis atas hasil audiensi membuat situasi semakin tegang. Sayangnya, ketegangan itu berujung pada ucapan yang melecehkan wartawan. Hal ini ia sebut sebagai efek domino dari buruknya kinerja DPRD.
“Mungkin aktivis tidak puas dengan hasil audiensi. Tapi itu bukan alasan untuk melontarkan kata-kata yang merendahkan wartawan. Saya sangat menyayangkan hal tersebut. Pers adalah mitra rakyat, bukan musuh,” tegasnya.
Lanjut ketua GWI Pandeglang mengatakan.” Juga mengingatkan DPRD agar tidak lepas tangan. Baginya, lembaga legislatif ini harus segera melakukan evaluasi internal dan meminta maaf kepada masyarakat atas kegagalan mereka mengelola forum resmi hingga menimbulkan kericuhan.
“Kalau DPRD bekerja serius, aspiratif, dan transparan, tentu masyarakat tidak akan kecewa. Ini tamparan keras, DPRD harus berani meminta maaf dan berbenah. Jangan biarkan rakyat kehilangan kepercayaan,” Dan kejadian ini bukan sekadar persoalan ucapan seorang aktivis, tetapi peringatan keras bahwa DPRD Pandeglang harus kembali ke fitrahnya sebagai wakil rakyat. Publik kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar janji kosong.”
Red
